 |
| Ditulis oleh: Tatag Bintara Yudha (Pegiat UMKM dan Ekonomi Kreatif, CEO Luna Guitarworks) |
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor Ekonomi Kreatif (Ekraf) selama ini dipuja sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Keberadaannya menyerap jutaan tenaga kerja, menghidupi rumah tangga, dan menjaga denyut ekonomi lokal tetap bergerak.
Hingga Desember 2024, jumlah UMKM non-pertanian telah menembus angka 30,18 juta unit. Sementara UMKM pertanian mencapai 29,24 juta. Angka ini bukan sekadar statistik tapi menegaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia berdiri di atas bahu para pelaku usaha kecil.
Namun pertanyaannya: di tengah ledakan ekonomi digital hari ini, apakah UMKM benar-benar semakin mandiri?
Atau justru tengah memasuki bentuk ketergantungan baru, yang lebih halus, canggih, dan nyaris tak terlihat?
Hidup di Dalam Mesin Algoritma
Hari ini, UMKM dan Ekraf beroperasi di jantung sistem digital. Produksi, promosi, transaksi, hingga distribusi kini bergantung pada platform daring. TikTok Shop, Shopee, Instagram, dan berbagai marketplace lain menjadi etalase utama.
Para pelaku usaha mengejar trafik dari FYP, rekomendasi algoritma, dan iklan berbayar. Ketika berhasil, penjualan meroket. Cuan mengalir. Toko kecil mendadak viral.
Digitalisasi memang membuka pasar yang sebelumnya tak terjangkau. Tetapi diam-diam, “urat nadi” UMKM berpindah tangan ke sistem yang tidak mereka kendalikan. Produk yang tak muncul di layar nyaris dianggap tak ada.
Di titik inilah muncul optimisme: era algoritma dipersepsikan sebagai masa depan cerah bagi kemandirian UMKM. Banyak pelaku kini punya toko online sendiri, brand personal, akun resmi, dan merasa menjadi pengusaha digital yang otonom.
Namun di balik itu, tersimpan fakta yang jarang disadari: kemandirian itu rapuh. Lebih tepat disebut: ilusi kemandirian.
Mengapa? Karena sebagian besar UMKM tidak sepenuhnya menguasai data konsumennya sendiri. Mereka tidak mengendalikan distribusi. Pelaku UMKM tak menentukan siapa yang melihat produknya. Visibilitas berada di luar kuasanya sendiri. UMKM boleh merasa berdiri sendiri, tetapi dalam praktiknya mereka hanyalah operator kecil di dalam ekosistem raksasa.
Lantas, ini layak dilekati sebagai kemandirian atau sekadar ilustrasi kebebasan semu?
Algoritma sebagai “Penentu Hidup–Mati”
Algoritma hari ini menentukan siapa yang tampil dan siapa yang tenggelam. Mana produk yang dianggap relevan, mana yang disingkirkan dari radar konsumen.
Dalam ilmu pemrograman, algoritma adalah rangkaian logika dan tahapan sistematis untuk memecahkan masalah (Erma Utami & Sukrisno, 2005). Tetapi di dunia UMKM, algoritma menjelma menjadi penentu nasib.
Produk yang dinilai “tidak cocok” akan terkubur tanpa penjelasan terbuka. Sementara pelaku usaha tak punya akses untuk memengaruhi sistem itu. Dampaknya mencolok: sebuah UMKM bisa melonjak drastis tanpa perubahan kualitas berarti. Sebaliknya, usaha bisa runtuh total meski produknya tetap sama. Satu perubahan rumus bisa setara dengan perubahan hidup. Nasib usaha tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pasar atau mutu melainkan oleh formula yang tak transparan.
Di sinilah relasi kuasa menjadi terang. Sering kali hubungan antara UMKM dan platform disebut sebagai kemitraan. Namun jika dibaca melalui teori relasi kuasa/pengetahuan Michel Foucault, hubungan ini lebih menyerupai struktur dominasi. Foucault mengingatkan bahwa tak ada masyarakat yang bebas dari kuasa: selalu ada pihak yang menguasai dan yang dikuasai. Meski Foucault juga menandaskan, kekuasaan itu bisa produktif.
UMKM memang tumbuh karena platform digital. Tetapi sejak awal, posisi keduanya tidak sejajar.
Pelaku usaha masuk dengan modal terbatas, margin tipis, dan ketergantungan pada satu pintu trafik. Ketika algoritma bergeser, promosi diturunkan, atau kebijakan diperbarui, mereka tak punya banyak ruang tawar. Bukan karena sepakat melainkan karena tak ada pilihan cepat untuk bertahan.
Sementara, platform menguasai arus konsumen, menentukan siapa yang terlihat dan siapa yang menghilang. Aturan bisa berubah kapan saja atas nama efisiensi, inovasi, atau kebijakan global. Sah secara kontrak namun timpang secara kuasa. Relasi ini bukan kemitraan setara, melainkan ketergantungan struktural. Jika satu pihak bisa mengubah aturan permainan kapan pun, masih pantaskah kita menyebutnya ekosistem yang adil?
Ketika Kreativitas Tunduk pada Tren
Efek lain dari “rezim” algoritma adalah pergeseran orientasi UMKM: dari kualitas menuju konten. Pelaku usaha dipaksa mengejar format yang sedang viral. Mengikuti irama tren yang berputar cepat. Fokus pada apa yang disukai sistem, bukan selalu pada apa yang berkelanjutan. Inovasi jangka panjang terancam berubah menjadi adaptasi instan. Ekonomi kreatif yang lahir dari algoritma berisiko miskin kreativitas dalam jangka panjang. Dan ini berbahaya.
Belum lagi ancaman teknis: akun kena pembatasan, konten tak masuk FYP, fitur ditutup, kebijakan berubah mendadak. Dalam hitungan hari, pasar bisa lenyap. UMKM praktis berjualan tanpa jaring pengaman. Ini bukan lagi risiko individu. Jika jutaan pelaku usaha bergantung pada sistem yang sama, maka ini adalah risiko nasional.
Menuju Kedaulatan Digital UMKM
Lantas, apa yang harus dilakukan? UMKM tetap membutuhkan platform namun tidak boleh tersandera olehnya. Digitalisasi tanpa kedaulatan ekonomi hanya melahirkan bentuk ketergantungan baru.
Di sinilah peran negara menjadi krusial: memastikan relasi antara platform dan UMKM tidak berjalan liar tanpa perlindungan. Pemerintah perlu hadir sebagai pengimbang kuasa, penjaga keberlanjutan, dan penjamin keadilan ekosistem. Karena UMKM bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah fondasi ekonomi bangsa. Dan fondasi tidak boleh berdiri di atas sistem yang bisa berubah arah sewaktu-waktu tanpa peringatan.*
Post a Comment