ARKANA~ Suasana berbeda tampak di sebuah desa di Sukabumi. Seorang warga awalnya kebingungan karena ingin menuju kantor desa, tetapi justru terbawa hingga ke area pantai. “Aduh saya minta diantar ke kantor desa, kenapa ke pantai gini?” keluhnya. Ternyata, ia hendak menemui kepala desa untuk menanyakan pengajuan program yang sudah diajukan sebelumnya.Percakapan sederhana itu membuka gambaran lebih besar. Desa kini mulai bertransformasi ke arah digital. Kepala desa menenangkan warganya, menjelaskan bahwa semua usulan masyarakat sudah masuk dalam sistem aplikasi desa. Tidak perlu lagi emosi, tidak perlu lagi menunggu berlama-lama.
Bank BJB menjadi mitra penting dalam proses ini. Mereka mendukung program digitalisasi desa melalui sistem keuangan desa online yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pengajuan proposal, verifikasi, hingga pencairan dana dilakukan secara cepat, akurat, dan akuntabel. Bukan hanya di desa, proses tersebut juga dapat dimonitor langsung oleh kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), hingga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) secara transparan.
Bagi masyarakat, hasilnya sangat nyata. Seorang warga bahkan mengaku terkejut betapa pencairan dana desa kini lebih cepat dibanding sebelumnya. “Aduh jujur Pak, sangat luar biasa. Ternyata pencairan dana di desa sekarang ini…,” ucapnya kagum.
Lebih dari sekadar efisiensi, sistem ini juga mendukung implementasi transaksi non-tunai. Melalui integrasi dengan internet banking Bank BJB, pembayaran antar rekening bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan seluruh transaksi langsung tercatat otomatis ke dalam sistem keuangan desa. Pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi bisa memantau penggunaan dana desa melalui dashboard online yang transparan.
Transformasi digital desa tidak berhenti di situ. Konsep Smart Village juga mulai diterapkan. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengurus surat dan dokumen secara online, mengakses informasi desa, hingga menerima bantuan sosial melalui aplikasi *Sosial Fund Transfer*. Verifikasi dilakukan dengan scan QR sehingga data langsung terbarui secara otomatis, memastikan bantuan tepat sasaran dan cepat tersalurkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi, Tendy Hendrayana, menegaskan bahwa digitalisasi desa di Sukabumi telah berjalan sejak 2020. “Pemerintah Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan Bank BJB sudah berhasil mengintegrasikan sistem transaksi non-tunai melalui aplikasi Sitanti di 381 desa sejak Maret 2020. Ini adalah yang pertama di Jawa Barat maupun secara nasional,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga melengkapi dengan aplikasi yang dirancang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta disiplin anggaran. Ia berharap, inovasi ini bisa menjadi rujukan nasional dan diduplikasi di desa-desa lain di seluruh Indonesia.
Digitalisasi desa Sukabumi adalah contoh nyata bahwa kemajuan teknologi bisa diterapkan hingga ke tingkat paling dasar pemerintahan. Dari percakapan warga dengan kepala desa hingga peresmian aplikasi oleh pemerintah, satu hal jelas: desa kini tidak lagi sekadar identik dengan ketertinggalan, melainkan juga ruang inovasi untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, modern, dan berpihak pada masyarakat.*
Post a Comment