Kontroversi Gelar Pahlawan Soeharto
ARKANA~ Wacana pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto kembali memanas, memecah pandangan publik dan elite politik. Dukungan tokoh agama yang menyoroti jasa pembangunan diadu dengan suara keras tokoh reformasi yang menolak otoritarianisme Orde Baru. Redaksi Rumah Labirin Arkana berpandangan, isu ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghitung untung-rugi sejarah. Keputusan mengangkat seorang pahlawan nasional harus dipertimbangkan secara jernih, agar tidak menjadi komoditas politik yang justru memecah belah bangsa.
Dilema Konsensus dan Bahaya Historis
Argumentasi yang hanya didasarkan pada jasa pembangunan, seperti yang disampaikan Ketua PP Muhammadiyah dan MUI, adalah parsial. Gelar pahlawan adalah pengakuan tertinggi negara yang seharusnya diterima sebagai teladan mutlak. Kami memahami upaya menghargai peran kepemimpinan masa lalu. Namun, apakah gelar itu dapat diberikan kepada sosok yang meninggalkan luka sejarah dan pertanyaan serius tentang penegakan HAM dan demokrasi?
Penolakan keras dari tokoh Reformasi 1998, Adian Napitupulu, harus didengar. Keteladanan pahlawan tidak boleh dibayangi oleh 32 tahun kekuasaan otoriter yang merampas hak-hak sipil warga negara.
Manipulasi Falsafah Luhur
Kami mencermati pernyataan Presiden Prabowo yang mengutip falsafah Jawa mikul dhuwur mendhem jero dalam konteks menghormati jasa pemimpin. Dalam konteks sejarah, falsafah ini berbahaya. Falsafah luhur digunakan untuk membenarkan penguburan "kesalahan" masa lalu yang berdampak sistematis pada bangsa. Rumah Labirin Arkana menegaskan, penggunaan petuah luhur untuk menjustifikasi langkah politik kontroversial adalah tindakan manipulatif yang menyimpangkan makna mulia kearifan lokal itu sendiri. Sejarah harus dicatat secara utuh, bukan hanya dipoles demi kepentingan politik elektoral.
Keputusan Krusial
Pemerintah, melalui Presiden, memegang kunci keputusan. Daripada memaksa pemberian gelar yang memicu perpecahan tajam, kami menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan tokoh-tokoh yang jasa-jasanya tidak dipertanyakan dan dapat menjadi teladan bersama (seperti Gus Dur yang juga masuk daftar usulan). Pahlawan nasional harus menjadi titik temu kebanggaan kolektif seluruh anak bangsa. Jika gelar tersebut justru memicu perdebatan politik tiada akhir dan mempertanyakan komitmen negara pada keadilan, maka penundaan adalah langkah paling bijak dan negarawan.*
Post a Comment