Jaminan Presiden dan Simptom Kenyataan
Saat Presiden Prabowo meresmikan pabrik petrokimia Lotte Chemical senilai Rp66 triliun, retorika tentang "kepercayaan" dan "kepastian hukum" mengalir deras. Namun, di saat yang sama, berita tentang mantan Wapres Jusuf Kalla yang marah besar karena lahan perusahaannya diserobot oleh Grup Lippo menjadi simptom yang tak terhindarkan di ruang publik. Redaksi Rumah Labirin Arkana melihat adanya celah sinis di sini: Negara menyuguhkan fantasi ideologis investasi besar, padahal semua orang tahu, Realitas praktik hukumnya rapuh.
Membedah Dualisme: Dari Fantasi ke Realitas
Fantasi Ideologis
Di satu sisi, Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung investor asing dan menjunjung tinggi keadilan. Ini adalah Fantasi Ideologis Negara, sebuah janji yang harus diucapkan agar mesin ekonomi terus berputar. Investor (dan publik) secara sinis bertindak seolah-olah mereka percaya pada janji kepastian hukum itu, meskipun mereka tahu betapa mudahnya hukum diintervensi oleh afiliasi kelompok besar. Fantasi ini adalah tirai tebal yang menutup Realitas.
Paradoksnya: Jika tokoh sekaliber "Founder & Advisor Kalla Group" saja bisa menjadi korban penyerobotan atas lahan yang ia beli tiga dekade lalu, lantas apa yang bisa dijamin negara kepada investor asing yang baru datang? Kepercayaan tidak bisa dilobi, ia harus dibangun di atas konsistensi dan integritas hukum.
Kenyataan Pahit di Balik Tirai
Kasus sengketa lahan Kalla versus Lippo, yang melibatkan elite dan berlangsung di depan publik, adalah Simptom Kebobrokan Institusi. Ini adalah Realitas di balik tirai yang mengancam meruntuhkan fantasi kolektif tentang "Indonesia Ramah Investasi". Sengketa ini bukanlah sekadar masalah perdata biasa, karena menegaskan bahwa kepastian hukum di Indonesia tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi oleh kekuatan faktual dan power play antara kelompok elit.
Rumah Labirin Arkana menekankan bahwa janji-janji Presiden tentang keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum tidak akan pernah mencapai legitimasi selama Realitas di lapangan terus membuktikan bahwa hukum menjadi mainan para oligarkh.
Menghadapi Fantasi dengan Konsistensi
Redaksi kami mendesak keras pemerintah untuk menghentikan dualisme narasi yang memicu jarak sinis publik ini. Kegagalan dalam menyelesaikan kasus sengketa lahan yang melibatkan grup besar secara adil dan cepat akan jauh lebih merusak kepercayaan investor daripada defisit neraca dagang mana pun.
1. Hukum di Atas Afiliasi: Penegak hukum harus membuktikan netralitas total dan menyelesaikan sengketa berdasarkan fakta sejarah dan kepemilikan yang murni, bukan berdasarkan power play kelompok kuat.
2. Menjual Realitas, Bukan Fantasi: Pemerintah harus berhenti menjual Fantasi Ideologis "Negara yang Adil" dan mulai menunjukkan facticity penegakan hukum yang kuat dan konsisten.
Kepercayaan adalah kunci kemajuan bangsa, tetapi kepercayaan sejati lahir dari konsistensi hukum, bukan dari pidato peresmian pabrik yang megah.
Baca juga opini lain kami di fitur/menu Editorial.
Post a Comment